gubernur dki jakarta joko widodo mengaku enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) untuk pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria yang biasa disapa jokowi itu mengatakan bahwa, penandatanganan surat tersebut tidak masuk akal.
ia bahkan memberi contoh perbandingan rencana proyek yang dilakukan badan upaya-upaya milik negara (bumn) yang tak membutuhkan tanda tangan presiden ri supaya mampu membeli anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. jika gitu jadi dirut bumd saja, tutur jokowi pada balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
- Belanja Online yuk, di sini tempatnya
- Belanja Online ke sini saja
- Belanja Online ke sini saja
- Belanja Online yuk, di sini tempatnya
jokowi mengatakan bahwa dan seharusnya menandatangani surat itu merupakan pihak dan mencari dana anggaran segera yakni, direktur utama pt. mrt jakarta untuk konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau aku dan tanda tangan, berarti aku harus ngawasi semua tiap detik, menit, merek. kayak enggak banyak kerjaan saja aku, katanya.
penolakannya supaya menandatangani surat itu, lanjutnya, dan untuk bentuk preventif manakala pembangun mrt menggarap penyelewengan di penggunaan dana.
kalau diselewengkan, aku dan yang harus tanggungjawab, ujarnya.
sptjm merupakan salah Salah satu persyaratan dan diminta oleh menteri keuangan untuk pihak pemprov dki mampu mencairkan hibah dana 49 persen dari total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.