badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh agar menyukseskan masterplan percepatan juga perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), oleh karenanya bpn melakukan sederat terobosan juga semua program agar mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan keuntungan tersebut pada sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi serta koridor ekonomi papua-maluku di manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman menjelaskan situs yang dilakukan bpn antara lain melalui berlakunya uu nomor 2 tahun 2012 perihal pengadaan tanah kepada pembangunan agar kepentingan publik.
uu ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. uu ini lebih menyerahkan kepastian juga keadilan menarik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan pada masyarakat yang ditetapkan dengan apraisal (penilai) independen, katanya.
Informasi Lainnya:
dia mengajarkan pengadaan tanah untuk kepentingan publik berdasarkan uu no 2/2012 menimbulkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
setiap tahap ini telah ditetapkan waktunya, makanya penyelenggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum diharapkan tak berlarut-larut, papar mantan jaksa agung itu.
selain tersebut, bpn telah memprogramkan penelitian serta siap menggarap pengukuran tanah ulayat masyarakat hukum adat di papua apabila telah detail warga hukum adatnya juga tanah ulayatnya.
sebelumnya pada rapat tersebut mengemuka sederat kendala mengenai pelaksanaan mp3ei dan salah satunya adalah sengketa tanah ulayat pada papua.
hendarman menambahkan bpn ketika ini juga tengah mempersiapkan ruu pertanahan. selama mana di dalamnya, antara lain memenage mengenai reforma agraria, juga hak atas tanah warga hukum adat. selain itu, bpn ri dan mengerjakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, ujarnya.
sinkronisasi juga harmonisasi tersebut dimaksudkan untuk ke depan, tak terjadi lagi tumpang tindih peraturan terkait pertanahan. supaya tanah dapat lebih berdaya untuk, bpn ri juga melakukan percepatan pensertipikatan tanah, katanya.
melalui sertipikasi tanah ini, papar hendarman dengan demikian hak-hak atas tanah mampu lebih dijamin, oleh karenanya bisa membawa manfaat yang lebih besar bagi terjalinnya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, selama sederat kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas dan diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya dalam memimpin bpn. presiden menugaskan saya memangkas sengketa juga mesti disadari terhadap pihak kecil, katanya.
oleh sebab tersebut, hendarman mengatakan, bpn hendak terus menggalakkan program-program prorakyat yang sudah berjalan. program-program itu diantara lain: sertifikat prona tidak perlu bayar, situs jemput bola layanan sertifikat tanah agar rakyat (larasita) juga website one day service.